Jakarta, 8KBET.ID – Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Abdul Karim, mengungkapkan bahwa jumlah warga negara (WN) Malaysia yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 mencapai 45 orang. Abdul menyampaikan klarifikasi ini dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (24/12/2024) malam, untuk meluruskan pemberitaan simpang siur terkait jumlah korban.
BACA JUGA : squid game season 2 siap tayang 26 desember 2024 ini sinopsis dan apa yang bisa diharapkan
“Yang perlu saya luruskan, bahwa terkait mengenai masalah korban, mungkin pemberitaan sebelumnya banyak simpang siur berapa jumlah korbannya. Dari hasil penyelidikan dan identifikasi kami secara scientific, kami temukan sebanyak 45 korban WN Malaysia,” ujar Abdul.
Kronologi Kasus Pemerasan
Kasus ini mencuat setelah sejumlah WN Malaysia melaporkan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, pada 15-17 Desember 2024.
Berdasarkan laporan awal, para korban dituduh secara sepihak membawa narkoba atau barang terlarang oleh oknum polisi. Mereka kemudian diancam akan ditahan atau diproses hukum jika tidak memberikan sejumlah uang. Jumlah uang yang diminta bervariasi, dengan nominal mencapai jutaan rupiah per korban.
Beberapa korban mengaku membayar langsung di lokasi, sementara lainnya dipaksa menyerahkan uang melalui transfer digital.
Penyelidikan dan Temuan Propam
Irjen Abdul Karim memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan berbasis bukti ilmiah. Propam Polri berhasil mengidentifikasi total 45 korban dengan metode investigasi yang melibatkan bukti digital dan keterangan saksi.
“Kami sudah memeriksa sejumlah oknum polisi yang bertugas saat itu. Beberapa dari mereka telah ditahan dan sedang dalam proses pemeriksaan internal serta hukum pidana,” tegas Abdul.
Abdul juga menambahkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap oknum yang terbukti bersalah, termasuk sanksi pemecatan tidak hormat. “Polri tidak akan mentolerir tindakan yang mencoreng nama institusi dan merugikan masyarakat, terutama warga negara asing yang datang untuk menikmati acara di Indonesia.”
Dampak pada Hubungan Diplomatik
Kasus pemerasan ini menjadi perhatian besar, terutama karena melibatkan WN Malaysia. Pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta telah meminta klarifikasi dan jaminan dari pihak berwenang di Indonesia bahwa kasus ini ditangani secara serius.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan permohonan maaf kepada para korban atas insiden ini dan berjanji memastikan keadilan ditegakkan. “Kami menyesalkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia dan memastikan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal,” ujar Juru Bicara Kemlu RI.
Reaksi Publik dan Langkah Polri
Kasus ini memicu kritik tajam dari masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang menuntut reformasi internal di tubuh Polri. Tagar #ReformasiPolri dan #KeadilanUntukKorban menjadi trending di media sosial, mencerminkan kekecewaan publik terhadap tindakan oknum yang mencoreng institusi kepolisian.
Menanggapi hal ini, Kadiv Propam Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa Polri sedang mempercepat reformasi internal, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku anggotanya. “Ini momentum bagi kami untuk memperbaiki institusi dan memastikan tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” katanya.
Kesimpulan
Kasus pemerasan yang melibatkan 45 WN Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menjadi peringatan serius bagi institusi Polri untuk memperbaiki citra dan integritasnya. Dengan penyelidikan menyeluruh oleh Propam Polri dan langkah hukum terhadap oknum yang terlibat, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia, serta memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Insiden ini menjadi pengingat penting akan pentingnya reformasi internal dalam tubuh kepolisian.
