Pemerintah Siapkan PP Induk untuk Aturan Baru Judi Daring
8kbet.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) induk sebagai payung hukum dalam menangani masalah judi online (judol).
“Arahannya baru kemarin (oleh presiden), tetapi pada prinsipnya karena judol ini lintas sektor, maka diharapkan ada PP yang menjadi induk,” ujar Meutya di Cikarang Bekasi, Rabu (19/2/2025).
Menurutnya, pendekatan teknologi yang selama ini diterapkan Komdigi, seperti penutupan situs-situs perjudian online (take down), masih perlu diperkuat dengan regulasi di sektor lain, seperti payment gateway, perbankan, dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kalau di Komdigi, pendekatannya lebih ke teknologi dan regulasi, tapi di sektor hulunya, seperti payment gateway, perbankan, dan OJK, juga perlu aturan baru,” ujar dia.
Regulasi Baru untuk Judi Daring
Meutya menekankan bahwa sektor perbankan dan keuangan memiliki peran penting dalam menekan pertumbuhan judi daring di Indonesia. Dengan adanya aturan baru yang lebih terintegrasi, diharapkan aktivitas ilegal ini dapat ditekan secara lebih efektif.
“Karena itu, agar lebih terintegrasi, lebih baik dibuat satu PP induk,” tambahnya.
Menkomdigi juga menyatakan bahwa masing-masing kementerian/lembaga (K/L) serta badan terkait sedang mengkaji dan memberikan masukan terkait aturan apa saja yang perlu diperkuat untuk dimasukkan dalam PP induk tersebut.
“Arahannya baru 2-3 hari lalu. Sekarang masing-masing K/L dan badan terkait sedang melakukan kajian dan menyusun masukan untuk peraturan induk ini,” tegasnya.
Presiden Prabowo Minta Segera Diberlakukan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Kemkomdigi untuk segera menyusun aturan baru guna memperkuat pemberantasan judi daring di Indonesia.
Instruksi ini disampaikan dalam rapat evaluasi penanganan judi online pada Senin (17/2/2025), di mana Presiden menyoroti masih adanya celah yang memungkinkan aktivitas ilegal tersebut terus berkembang.
“Arahannya baru kemarin jadi ya, mudah-mudahan bisa digodok dalam beberapa waktu ke depan,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di kantornya, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, regulasi yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga langkah konkret harus segera diambil agar pemberantasan judi online lebih efektif.
Langkah-langkah yang Akan Diterapkan
Beberapa langkah yang diusulkan dalam PP induk ini antara lain:
- Peningkatan Pengawasan Perbankan dan Payment Gateway
- Pemerintah akan mewajibkan perbankan dan layanan pembayaran digital untuk lebih aktif dalam memblokir transaksi yang terkait dengan judi online.
- Penguatan Teknologi Pemblokiran Situs Judi Online
- Komdigi akan menerapkan sistem pemblokiran otomatis terhadap situs yang terdeteksi memiliki aktivitas perjudian online.
- Pemberlakuan Sanksi Lebih Berat
- Pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan judi online akan menghadapi hukuman lebih berat, termasuk denda yang lebih besar dan ancaman pidana.
- Kerjasama dengan OJK dan Bank Indonesia
- Penguatan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia layanan judi online.
Baca Selengkapnya : Polri Blokir 17 Rekening Judi Total Transaksi 72,3 Milyar
Komdigi Blokir Hampir Sejuta Situs Judi Online
Sebagai langkah konkret sebelum PP induk disahkan, Komdigi melaporkan bahwa hingga Februari 2025, mereka telah memblokir 993.144 situs judi online dan 187.865 konten pornografi.
Pemblokiran ini dilakukan dengan berbagai metode, termasuk analisis berbasis AI dan laporan masyarakat.
Meutya menambahkan bahwa meskipun upaya ini sudah berjalan, tanpa regulasi yang kuat di sektor keuangan, judi online masih dapat berkembang dengan berbagai cara.
“Kami berusaha sebaik mungkin memutus rantai judi online, tapi perlu kerja sama dari berbagai pihak,” pungkasnya.
Pemerintah sedang menyiapkan PP induk yang akan menjadi payung hukum dalam pemberantasan judi online. Dengan pendekatan lintas sektor yang mencakup teknologi, perbankan, dan regulasi keuangan, diharapkan peredaran judi online dapat ditekan secara lebih efektif.
Instruksi Presiden Prabowo menegaskan urgensi dari regulasi ini, sehingga berbagai kementerian dan lembaga terkait kini sedang menggodok aturan yang akan diterapkan. Jika disahkan, PP induk ini akan menjadi langkah besar dalam pemberantasan judi online di Indonesia.
Baca Selengkapnya : Mantan Menteri Budi Arie di Periksa Terkait Judi Daring
Dukung Jurnalisme Berkualitas! 8kbet.id
